Layanan POSBAKUM
Beberapa Penjelasan singkat terkait Layanan Posbakum - Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar.
Tentang Posbakum
Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan. Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.
Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:
- pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
- bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma
Memperoleh Bantuan Hukum dari Posbakum
Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Jadi Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme permohonan bantuan hukum adalah pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah kami sebutkan di atas. Learn More-
Pemberian Bantuan Hukum
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DENGAN ANCAMAN HUKUMAN DI ATAS 5 ( LIMA ) TAHUN MAUPUN DI BAWAH 5 ( LIMA) TAHUN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI Menjamin hak Setiap warga Negara Indonesia khususnya orang miskin yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima ) tahun maupun di bawah 5 ( lima ) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum: Memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, pada Pengadilan Tingkat Pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali: Memudahkan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi mendapatkan dokumen persidangan atas perkara Orang Miskin atau Kelompok orang miskin yang ditanganinya; Melakukan integrasi data antara Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) dengan Aplikasi Sistem Informas Penelusuran Perkara (SIPP); Melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan jajaran penegak hukum secara vertikal; Pada saat keputusan in berlaku tidak menghapus ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tentang bantuan hukum.
-
Pembebasan Biaya Perkara
Layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.
Manfaat dan Tujuan
Adanya keseragaman pemahaman bagi Pengadilan dalam memberikan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo), meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya serta mendorong peningkatan pemberian layanan berperkara secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat mengetahui layanan-layanan apa saja yang bisa diakses melalui pembebasan biaya perkara.
Service Online
Link untuk beberapa layanan yang tersedia siap untuk Melayani Anda!
Daftar LBH Wilayah Sulawesi Selatan
Berisi daftar Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Sulawesi Selatan yang terverifikasi dan terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022-2024
Kontak Kami
.
Lokasi:
Jl. R.A Kartini No. 18/23, Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Email:
pn.makassar@gmail.com